Jumat, 27 Desember 2013

Syiar Ramadan Tetap Junjung Tinggi Nilai-nilai Humanisme

Dokki, Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan

Bulan Ramadan, tidak ada alasan di bulan penuh hikmah ini untuk tidak menghormati pemeluk agama lain. Syiar Islam di bulan suci ini haruslah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme (kemanusiaan). Dengan demikian, warga non-muslim pun akan merasakan nyaman dengan kehadiran Islam.

Demikian dikatakan Katib Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Mesir Fahruddin Aziz Lc saat menjadi penceramah pada acara buka puasa bersama yang digelar oleh PCINU Mesir di kediaman Atase Pendidikan RI di Mesir Drs H Slamet Sholeh, M.Ed, di Dokki, Senin, (9/10) lalu.

Syiar Ramadan Tetap Junjung Tinggi Nilai-nilai Humanisme (Sumber Gambar : Nu Online)
Syiar Ramadan Tetap Junjung Tinggi Nilai-nilai Humanisme (Sumber Gambar : Nu Online)

Syiar Ramadan Tetap Junjung Tinggi Nilai-nilai Humanisme

Mas Azis, demikian panggilan akrab Fahruddin Aziz, mengkritik tradisi tadarrus di tanah air yang dilakukan hingga larut malam. Menurutnya, meski kegiatan itu bernilai ibadah dalam rangka memanfaatkan momen emas di bulan penuh rahmat ini, namun hendaknya dilakukan dengan tetap menghargai keberadaan umat beragama lainnya.

“Harapannya, kita bisa menambah ‘poin’ dan ‘koin’ di hadapan Ilahi Rabbi. Kepentingan politis yang bersifat transenden-vertikal, memang bisa terpenuhi. Tapi, pernahkah kita berpikir bahwa sebagai muslim yang baik, harus ada keterpanggilan untuk memenuhi kesalehan sosial,” ungkap Fahruddin.

Ditambahkan Fahruddin, hal yang perlu menjadi renungan adalah bahwa syiar Ramadan yang diekspresikan umat Islam di Indonesia terkesan berlebihan dan tak jarang menerjang sisi-sisi humanisme (sosial).

“Kalau tadarrus dengan pengeras suara itu dilakukan di desa-desa, mungkin masih mending, karena mayoritas beragama Islam. Lain halnya dengan masyarakat perkotaan. Sangat mungkin di sana banyak anggota masyarakat non-muslim, yang butuh ketenangan istirahat di malam hari,” terangnya.

Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan

Hal itu, imbuhnya, juga menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim sebagai sesama anggota masyarakat. “Bukankah tetangga kita (yang non-muslim, red) juga punya hak menikmati mimpi malamnya yang begitu romantis. Jangan sampai tadarrus kita malah membuat malam pertama sepasang pengantin menjadi hambar,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan keutamaan turunnya al-Quran dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, diturunkannya al-Quran tentu tidak lepas dari kondisi keadaan (sejarah) pada saat itu, sehingga saat ini masih dibutuhkan penafsiran dan pemahaman kembali sesuai dengan asbabun nuzul-nya. “Agar kita tidak secara mentah menerima teks al-Quran dan menjadikannya bisa terus diterima oleh masyarakat,” jelasnya.

Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan

Acara buka bersama itu dilakukan sekaligus merupakan perkenalan kepengurusan baru PCINU Mesir periode 2006-2008 yang baru dilantik beberapa waktu lalu. “Selain itu, acara ini bertujuan untuk lebih mempererat tali silaturahmi antara sesepuh NU Mesir dengan para jajaran PCINU,” kata Tobroni Basya Koordinator Lembaga Dakwah NU sekaligus penangungjawab acara tersebut. (aan/rif)

Dari Nu Online: nu.or.id

Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan Berita, Pendidikan, AlaSantri Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan

Sabtu, 21 Desember 2013

DKN CBP IPNU Ingatkan Kader CBP Sebagai Garda Depan NU

Pekalongan, Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan. Dewan Koordinasi Nasional Corp Barisan Pelajar (DKN CBP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mengingatkan peran dan tugas CBP bukan hanya sebagai pasukan keamanan internal, akan tetapi bertugas sebagai garda depan Nahdlatul Ulama dalam rangka membentengi dari masuknya faham radikalisme anti-Pancasila di tingkat pelajar serta mengawal ideologi aswaja an Nahdliyah dan menjaga keutuhan NKRI.

Demikian dikatakan DKN CBP IPNU Dede Rosyadi pada acara pengukuhan Pengurus Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) CBP IPNU dan Korp Pelajar Putri (KKP) IPPNU Jawa Tengah Periode 2017 - 2019, Ahad (16/4) di Gedung Bakorwil 3 Kota Pekalongan.

DKN CBP IPNU Ingatkan Kader CBP Sebagai Garda Depan NU (Sumber Gambar : Nu Online)
DKN CBP IPNU Ingatkan Kader CBP Sebagai Garda Depan NU (Sumber Gambar : Nu Online)

DKN CBP IPNU Ingatkan Kader CBP Sebagai Garda Depan NU

Dikatakannya, upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengganti Pancasila serta upaya memecah belah keutuhan NKRI adalah menjadi tugas utama CBP dan KPP khususnya dalam lingkup pelajar di lingkungan Nahdlatul Ulama.

"Ada tugas penting bagi CBP dan KPP sebagai garda depan membantu NU membentengi pelajar dari gerakan ideologi anti-Pancasila, Radikalisme dan intoleransi yang saat ini sudah masuk di kalangan pelajar," ujar Rosyadi.

Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan

Sementara itu, Komandan DKW CBP IPNU jawa Tengah Ferial Farhan kepada Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan mengatakan, dipilihnya Kota Pekalongan sebagai tempat pengukuhan, yakni sebagai upaya mengingatkan kembali sejarah terbentuknya CBP dan semangat akan lahirnya KPP yang dilakukan pada tahun 1964 oleh Asnawi Latif.?

Dikatakan, dengan semangat ini diharapkan akan muncul spirit ? baru dari kader kader CBP dan KPP se-Jawa Tengah yang lebih besar dan lebih bangga menjadi kader CBP dan KPP yang loyal terhadap organisasi.?

Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan

Sebagaimana diketahui, kehadiran CBP yang semula bernama Corps Brigade Pembangunan (CBP) merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 1963 dalam hal itu dilatarbelakangi peristiwa persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia atau istilah populernya dikenal dengan istilah Gayang Malaysia.? Peristiwa politik tersebut yang berkaitan dengan persengketaan antara Repuplik Indonesia dengan Malaysia memperebutkan daerah Kalimantan Utara (Serawak).

Kondisi riil yang terjadi pada saat itu untuk lebih jelas konteksnya yaitu politik luar negeri, terjadi pertentangan antara gagasan Presiden Soekarno yang anti imperalisme dengan pihak Barat yang berupaya menancapkan kukunya di wilayah Malaysia. Kemudian Presiden Soekarno menginstruksikan kepada elemen bangsa untuk segera membentuk sukarelawan perang dan siap menggayang Malaysia.

Instruksi Presiden tersebut secara lansung membuat seluruh elemen bangsa bersiap sedia untuk melawan imperalisme yang akan kembali menancapkan kukunya di wilayah Asia Tenggara, Asnawi Latif pada waktu itu selaku Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang merupakan bagian dari elemen bangsa merasa terpanggil untuk berjuang bersama melawan iperalisme dari bangsa barat, yang terbentuk dari kalangan pelajar Nahdliyin yang kemudian dinamakan Sukarelawan Pelajar.

Deklarasi dibentuknya sukarelawan Pelajar diadakan di Djogjakarta yang pada saat itu merupakan lokasi dari kantor pusat PP IPNU, dan di barengi dengan parade militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan wujud dari kesiapan RI untuk Menggayang Malaysia.

Sejak saat itulah kemudian Sukarelawan Pelajar yang dibentuk oleh Asnawi Latif tersebut berjuang demi memperjuangkan negara dan bangsa untuk keutuhan NKRI. Sukarelawan ini yang merupakan embrio atau cikal bakal bagi berdirinya Corps Brigade Pembangunan (CBP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang kemudian ditetapkan pada Konferensi Besar IPNU di Pekalongan pada tanggal 25–1 Oktober 1964 dengan nama Corps Brigade Pembangunan (CBP), yang kemudian dikenal dengan Doktrin Pekalongan. (Abdul Muiz/Mukafi Niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan Anti Hoax, Doa Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan

Minggu, 01 Desember 2013

PMII Tuntut Bupati Jember Sahkan Perda Tanpa Opsi Pertambangan

Jember, Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember, berunjuk rasa di halaman DPRD Kabupaten Jember, Kamis (8/1). Mereka menuntut agar Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jember segera disahkan tanpa opsi pertambangan. Sebab, sudah cukup lama RTRW tersebut mengambang tanpa adanya kejelasan.

PMII Tuntut Bupati Jember Sahkan Perda Tanpa Opsi Pertambangan (Sumber Gambar : Nu Online)
PMII Tuntut Bupati Jember Sahkan Perda Tanpa Opsi Pertambangan (Sumber Gambar : Nu Online)

PMII Tuntut Bupati Jember Sahkan Perda Tanpa Opsi Pertambangan

"Kami berharap agar RTRW itu cepat disahkan sebagai Perda. Jangan hanya karena tidak ada opsi tambang, lantas rakyat dikorbankan," ucap korlap aksi Akim Candra.

Menurut Akim, eksekutif maupun legislatif harus memprioritaskan kepentingan rakyat dalam menyusun RTRW. Dikatakannya, yang terjadi saat ini eksekutif sudah tidak memprioritaskan kepentingan rakyat banyak.

Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan

Buktinya, mereka ngotot untuk memasukkan opsi tambang dalam Raperda RTRW tersebut. Padahal, opsi tambang tidak dikehendaki oleh mayoritas rakyat Jember.

"Kalau Bupati Jember beralasan karena bertentangan dengan RTRW di atasnya (kalau tidak ada opsi tambang), itu tidak benar. Yang berdaulat adalah rakyat," jelasnya.

Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan

Dihubungi terpisah, Ketua Pansus Raperda RTRW Kabupaten Jember Ayub Junaidi mengatakan, Raperda Pansus sudah selesai. Namun pihak eksekutif masih belum mau mengesahkan karena katanya masih mau konsultasi dengan gubernur.

"Itu karena opsi tambang tidak masuk," ucap Ayub. (Aryudi A Razaq/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan Quote, AlaNu, Sholawat Misbahul Huda Al-Amiriyah Kambangan